PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM

DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP

MASYARAKAT HUKUM ADAT*

 

Oleh: Oloan Sitorus**

 

Dinamika politik hukum tanah mengenai eksistensi masyarakat hukum  adat dan hak ulayatnya berkembang sesuai perjuangan keadilan sosial. Sejarah hukum menunjukkan bahwa kepedulian negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat tidak datang dengan sendirinya atas belas-kasih para penyelenggara negara, melainkan karena perjuangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Ide negara budiman yang diimpikan untuk mensejahterahkan seluruh warga negaranya, termasuk yang marjinal seperti masyarakat hukum adat, lebih banyak terbukti sebagai mitos.

 

Tulisan ini ingin mendeskripsikan bahwa perjuangan penegakan hak ulayat masyarakat hukum adat lebih merupakan usaha dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini tampak dari perkembangan politik hukum tanah di Indonesia sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada Pemerintah Negara Indonesia  sekarang ini. Bahkan, perkembangan politik hukum beberapa negara di Asia pun menunjukkan kecenderungan yang sama. Secara asumtif dapat dikatakan, semakin demokratis suatu negara, semakin baik pula kemungkinan perjuangan penegakan eksistensi hak ulayat.

 

Hak Ulayat sebelum UUPA

Secara sepintas Regerings Reglement 1854 Pasal 64 alinea 3 menyebutkan pengakuan terhadap Hak Wilayah (ulayat) ini dengan menyatakan: ”tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat untuk pengonan umum atau keperluan lain, termasuk dalam desa.” Ketentuan ini merupakan pengakuan adanya hak desa atas tanah dalam lingkungannya.  Tetapi dengan Stb. 1896 No. 44 dan Stb 1925 No. 649, maka beschikkingsrecht-nya desa  menjadi berkurang, karena kekuasaan untuk mengatur tanah yang ada dalam lingkungan daerah desanya (tanah yang belum dibuka) sudah tidak ada lagi, dan tidak dapat lagi menentukannya. Hak wilayah ini berupa kekuasaan mengatur tanah dalam lingkungan desa serta menjaga tanah dalam desa itu untuk keselamatan dan kepentingan penduduknya.[1] Dapat dikatakan, sesungguhnya tidak ada pengakuan secara tegas terhadap Hak Ulayat (dengan segala variasinya) secara utuh di seluruh wilayah Hindia Belanda.

 

Oleh karena itu, Boedi Harsono menyatakan bahwa politik pertanahan pemerintahan kolonial diarahkan untuk tidak mengakui dan menghormati Hak Ulayat (beschikkingsrecht: Van Vollenhoven atau wewengkon). Bahkan Pemerintah Kolonial Belanda menggolongkan tanah-tanah ulayat sebagai tanah negara bebas (vrij lands domein).[2] Pengambilan tanah ulayat dalam praktik disertai pemberian sesuatu yang disebut ”recognitie’, sebagai pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah yang diambil. Sesungguhnya, rendahnya pengakuan terhadap tanah milik rakyat bumiputera bukan saja terhadap tanah komunalnya, tetapi juga kepada tanah-tanah milik adat lainnya yang sudah bersifat individual seperti hak memakai individual yang turun temurun (erfelijk individueelrecht gebruiksrecht)  dan Inlandsbezitrecht. Dalam administrasi pertahanan, tanah-tanah milik adat tersebut dikenal sebagai onvrij lands domein (tanah negara tidak bebas). Pada peta pendaftaran kadaster, tanah-tanah tersebut dilukiskan dengan sebutan lands domein, tanpa menyebut adanya hak rakyat yang diakui dan dilindungi hukum. Dengan demikian, jika melihat peta kadaster saja, orang sering keliru menafsirkan status hukum tanah yang bersangkutan, seakan-akan tidak ada hak rakyat yang membebaninya.[3]

 

Pengabaian Hak Ulayat ini semakin tampak nyata dengan adanya Koninklijk Besluit  Stb 1870-118 yang kemudian dikenal dengan Agrarisch Besluit, yang dalam Pasal 1, intinya menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) negara. Ketentuan ini lebih dikenal sebagai Domein Verklaring (DV). DV ini semula hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, tetapi dengan Stb 1875-119a DV ini juga berlaku  untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura. Dengan DV, maka satu-satunya penguasa yang berwenang memberikan tanah kepada pihak lain adalah pemerintah kolonial Belanda. Politik hukum yang demikian penting untuk melancarkan misi besar dari Politik Hukum Agraria Kolonial pada waktu itu, yakni menjadikan Agrarische Wet sebagai instrumen untuk memfasilitasi pengusaha besar swasta dalam melaksanakan berbagai usahanya di wilayah jajahan Hindia Belanda.[4]

 

Hak Ulayat setelah UUPA

UUPA tampak ingin menentukan bahwa hukum materiel (substantive law)[5] dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (HUMHA) adalah hukum adat. Hal itu yang tampak secara implisit antara lain dalam ketentuan Pasal 3, 5, 22, 56, dan 58 UUPA. Yang penting dicermati dari berbagai pasal UUPA tersebut adalah adanya sikap politik hukum berikut ini: (a) HUMHA yang diakui dan akan dilaksanakan dalam praktik hukumnya adalah adalah hak ulayat sebagai hubungan hukum konkrit (yang nyata-nyata masih ada)[6]; dan (b) hukum materiel HUMHA tunduk pada Hukum Adat. Kedua sikap itu baru tampak jika melihat hubungan antara Hukum Tanah Nasional dan Hukum Adat.

 

Boedi Harsono berpendapat bahwa pernyataan UUPA menyatakan bahwa HTN ‘berdasarkan’ Hukum Adat dan HTN ‘ialah’ Hukum Adat, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan HTN. HTN ‘berdasarkan’ Hukum Adat berarti bahwa dalam pembangunan HTN, Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan yang diperlukan; sedangkan pernyataan HTN ‘ialah’ Hukum Adat mengandung makna bahwa dalam hubungannya dengan HTN positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi.[7]

 

Sikap untuk tetap menggunakan Hukum Adat sebagai pelengkap HTN adalah suatu hal yang realistik. Disadari bahwa pembangunan HTN merupakan proses jangka panjang, sementara tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan tanah tetap berlangsung. Dalam hal tindakan-tindakan hukum itu belum diatur oleh HTN positif (yang tertulis), maka untuk mencegah kevakuman hukum, berlakulah hukum-hukum positif yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan, melainkan bersumber pada hukum tidak tertulis, seperti Hukum Adat. Pemberlakuan Hukum Adat sebagai hukum positif bisa juga karena basis sosial yang membutuhkan memang masih lebih tepat menggunakan hukum yang tradisional daripada hukum modern. Selain itu, Hukum Adat sebagai hukum positif yang melengkapi norma-norma HTN mungkin karena tingginya pluralisme masyarakat pengguna hukum tanah sesuai dengan ragam suku bangsa di Indonesia.

 

Bagi penulis, meskipun unifikasi hukum merupakan salah satu tujuan penyusunan UUPA, bukan berarti bahwa UUPA sama sekali menutup pintu terhadap pluralisme hukum. Misalnya, jika faktor sosial-kultural suatu daerah masih sangat kuat sehingga masalah pertanahan tertentu masih dirasa lebih adil dengan ketentuan hukum lokal tersebut, maka kiranya hukum lokal itulah untuk sementara yang masih tetap berlaku.

 

Tegasnya, jika kondisi lokal tertentu memang betul-betul masih membutuhkan, maka ketentuan Hukum Adat lah yang kiranya digunakan sebagai pelengkap HTN positif (yang tertulis). Hal itu yang tampak secara implisit antara lain dalam ketentuan Pasal 3, 5, 22, 56, dan 58 UUPA. Dalam perspektif yang demikian, jelas kiranya bahwa hukum materiel  dari Hak Ulayat adalah Hukum Adat. Oleh karena itulah, penulis mengatakan bahwa ketentuan Pasal 3 UUPA yang hanya mengakui Hak Ulayat sebagai  hubungan hukum konkrit (dan bukan secara lengkap sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit), berpangkal dari pemikiran aliran realisme hukum (legal realism)   yang mengharapkan UUPA sebagai  a tool of social engineering. Sikap yang seperti itu diambil karena merasa yakin bahwa hakikat Hak Ulayat sebagai hak komunal secara bertahap sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat hukum adat akan mengalami proses individualisasi. Artinya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat, hak-hak komunal itu secara gradual akan menjadi hak-hak individual. Kiranya, jalan pemikiran itu juga lah yang menyebabkan sehingga UUPA membiarkan pengaturan Hak Ulayat secara materiel tetap berlangsung menurut Hukum Adat.

 

Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan mengatakan:

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaran pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain. [8]

 

Sikap politik hukum UUPA untuk menghormati hukum adat sebagai hukum materiel dari hak ulayat “dikapitalisasi” oleh pemerintahan Orde Baru yang bersandar pada investor. Dalam kenyataan hukumnya, hukum adat sebagai hukum materiel HUMHA tidak dihormati oleh penguasa otoritarian tersebut, sehingga harapan proses individualisasi hak ulayat sebagai hak komunal tidak terjadi menjadi hak individual bagi para anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Bahkan, yang terjadi adalah hak-hak ulayat masyarakat hukum adat mengalami “individualisasi” menjadi hak-hak guna usaha para investor. Akibatnya, masyarakat hukum adat terpinggirkan bahkan terlempar keluar dari lingkungan hukum adatnya. Ketika Orde Baru digantikan oleh Orde Reformasi, lahir tuntutan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis.

 

Salah satu tuntutan ‘reformasi’ mendesak penyelenggara pemerintahan di bidang keagrariaan/pertanahan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini pada hakikatnya menegaskan[9] kriteria eksistensi Hak Ulayat dan penentuan keberadaan Hak Ulayat. Sesuai dengan semangat desentralisasi yang dibawakan oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah[10] dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

 

Meskipun penerbitan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tidak mengubah dasar hukum materiel Hak Ulayat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya dapat dikatakan memperkuat political will pemerintah untuk mengakui Hak Ulayat sebagaimana secara normatif sudah dinyatakan di dalam Pasal 3 UUPA. Melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 ini, tanggungjawab untuk mengatur lebih lanjut dan menata Hak Ulayat, sesuai dengan otonomi daerah sudah berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal itu kemudian ditegaskan oleh  Keppres No. 34 Tahun 2003 yang antara lain  menyatakan bahwa ‘penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.[11] Dapat diterima akal, jika kewenangan untuk ‘penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena secara asumtif dapat dikatakan bahwa terdapat variasi Hak Ulayat antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Pelaksanaan masalah tanah ulayat oleh Pemerintah Daerah  itu juga selaras dengan titik berat otonomi daerah yang berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

Dalam pada itu, jika negara ini masih konsisten sebagai negara yang berbentuk unitarisme (negara kesatuan), kiranya arah politik hukum[12] tanah nasional yang bertujuan membangun unifikasi hukum tanah di Indonesia berdasarkan konsepsi (falsafah), asas dan lembaga hukum adat yang bersifat nasional, masih tetap dapat dipertahankan seperti yang diharapkan Tap MPRS No. II/MPRS/1960 dan diputuskan di dalam Seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1975. Hal yang perlu direformasi dari politik hukum tanah sebelumnya adalah suatu sikap yang memandang rendah norma-norma Hukum Adat yang secara faktual masih merupakan kesadaran hukum dari suatu masyarakat tertentu. Pelecehan itu harus diganti dengan kebijakan penghormatan terhadap norma hukum tradisional itu sebagai bagian tidak terpisah dari norma HTN positif (tertulis). Norma HTN sebagai produk hukum negara tidak boleh mengkooptasi norma Hukum Adat, karena memang Hukum Adat bukan subordinasi dari norma HTN sebagai produk hukum negara. Posisi norma Hukum Adat ‘sama berharganya’ dengan produk hukum negara. Dalam pemahaman seperti itulah kiranya diartikan ‘Arah Kebijakan Hukum’ GBHN 1999-2004 Bab IV A.2. yang akan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan  mengakui hukum agama dan hukum adat. Sikap yang demikian itu pulalah yang mendasari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menjadikan wawasan pembangunan hukum meliputi: wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan bhineka tunggal ika secara simultan.[13]

 

Memberi penghargaan yang sama terhadap norma HTN sebagai produk hukum negara dengan produk hukum adat tidak perlu berarti bahwa kebijakan hukum nasional akan beralih dari cita-cita unifikasi hukum ke arah pluralisme hukum atau pengkotak-kotakan pengguna hukum sebagaimana politik hukum kolonial yang digariskan pada Pasal 131 jo 163 IS. Sebagai produk hukum kolonial, kebijakan pluralisme dan pengkotak-kotakan hukum oleh pemerintahan kolonial tidak terlepas dari taktik politik devide et impera. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum pada waktu itu digunakan sebagai sarana untuk memecah belah Bangsa Indonesia. Penulis berpendirian bahwa tuntutan reformasi yang menginginkan pemerintahan yang demokratis melalui pemberdayaan masyarakat dan daerah seyogianya tidak meninggalkan cita-cita unifikasi hukum, apalagi untuk hukum dalam bidang kehidupan netral, melainkan meningkatkan perhatian dan pengakuan akan eksistensi norma produk hukum masyarakat (norma hukum kebiasaan dan hukum adat). Artinya, ketika melakukan pembangunan hukum nasional, konsepsi (falsafah), asas, dan lembaga hukum adat harus sungguh-sungguh dijadikan sebagai bahan utama pembangunan hukum, namun dengan tetap memperhatikan kecenderungan globalisasi di bidang hukum. Selanjutnya, jika kesadaran hukum masyarakat masih memandang hukum adatnyalah yang lebih tepat sebagai kebutuhannya, maka norma-norma hukum adat yang akan digunakan sebagai hukum positif. Keberadaannya merupakan bagian yang setara dengan produk hukum negara. Berarti, keduanya merupakan unsur yang terintegrasi dalam suatu sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu memaksakan kehendaknya untuk memberlakukan produk hukum negara.

 

Bagaimanakah bentuk dan isi hukum dari aturan yang mengatur Hak Ulayat. Apakah keberadaan Hak Ulayat yang tunduk pada pengaturan Hukum Adat tetap dibiarkan berlangsung tanpa bimbingan pemerintah? Tidakkah tetap dibutuhkan peran pemerintah (karena memang masyarakat hukum adat sebagai subyek Hak Ulayat berada di dalam suatu negara) untuk mengakui dan menghormati Hak Ulayat sebagai lembaga penguasaan tanah dari masyarakat bersahaja Bangsa Indonesia? Untuk itu, kiranya penting melihat pengaturan tanah-tanah adat di berbagai negara dan mencermati penataan hak komunal di Provinsi Bali.

 

Indigenous People di Asia

Jose Martinez Cobo, reporter khusus PBB yang ditugaskan untuk mengkaji diskriminasi yang diderita oleh masyarakat asli (indigenous people),  menyatakan:

“Indigenous communities, people and nations are those which, having a historical continuity with pre invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as people, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.”[14]

 

Definisi di atas memberi beberapa tekanan, sebagai berikut:

1.     masyarakat asli (indigenous people) haruslah mempunyai kontinuitas historis dengan masyarakat pra kolonial dan pra invasi, sehingga tidak ada masyarakat asli yang muncul tiba-tiba;

2.     mempertimbangkan diri sebagai sesuatu yang berbeda dari masyarakat lainnya yang sekarang di wilayah itu, atau merupakan bagian dari masyarakat yang ada di wilayah itu;

3.     masyarakat asli ditujukan  untuk memelihara, mengembangkan, dan melanjutkan   wilayah dan identitas etnis mereka bagi generasi penerus;

4.     basis dari eksistensi keberlanjutan mereka sebagai masyarakat sesuai sistem hukum, pranata sosial, dan pola kultural mereka sendiri.

 

Dari Poin 4 di atas, tampak bahwa secara hukum, keberadaan masyarakat asli tunduk pada sistem hukum tersendiri. Artinya, masyarakat asli mempunyai sistem hukum tersendiri secara khusus yang berbeda dari sistem hukum yang ada secara nasional. Biasanya, wilayah masyarakat adat itu sendiri pun sebagai asetnya tunduk pada hukum mereka sendiri. Hukum inilah yang biasanya di Indonesia disebut sebagai Hukum Adat (Adat Law, Customary Law). Yang dimaksud sebagai Hukum Adat (Customary Law), adalah: ‘and established system of immemorial rules which had evolved from the way of life and natural wants of the people, the general context of which was a matter of common knowledge, coupled with precedent applying to special case, which were retained in the memories of the chief and his counselors, their sons and theri son’s sons (sic), until forgotten, or until they became part of the immemorial rules...’.

 

Di Asia, terminologi Indigenous People (IP) bervariasi, yakni: aboriginal tribes (Taiwan), aborigines (Malaysia-peninsular), cultural minorities (Phillipines), hill tribes (Thailand), minorities nationalities (China), natives (Malaysian Borneo), dan ‘scheduled tribes’ (India). Pertanyaan identitas asli (indigenous)  masih merupakan perdebatan hangat di Negara-negara Asia, namun sekarang ini negara-negara Asia secara gradual telah menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap istilah ‘asli’ (indigenous). Bahkan di beberapa negara secara tegas memberikan pengakuan terhadap eksistensi dari masyarakat asli ini, termasuk terhadap tanah yang menjadi wilayah keberlangsungan hidupnya.

 

Hak  komunal atas tanah di Cordilerra (Filipina) disebut sebagai anchestral land (tanah leluhur).  Di Filipina terdapat pengakuan konstitusional  yang secara tegas terhadap hak  tanah dan sumber daya alam lainnya (Section 22 Article II, Constitution of the Philippines). Selanjutnya pada level undang-undang, telah ditetapkan Indigenous People’s Right Act – IPRA (1997) yang intinya menyatakan: “… to delineate, recognize, and, where appropriate, to provide written titles to genuine claims over ancestral lands and domains.” Di dalam Pasal 5 IPRA (1997) ditegaskan pula apa yang dimaksud sebagai indigenous concept of ownership, yaitu: “The indigenous concept of ownership sustain the view that ancestral domains and all resources found therein shall serve as the material bases of their cultural integrity. The indigenous concept of ownership generally holds that ancestral domain are [indigenous cultural communities/indigenous people] private but common property, which belong to all generations and therefore can not be sold, disposed of or destroyed. It likewise covers sustainable traditional resource right (garis bawah dari penulis).”  Berarti, bahwa di Filipina, hak-hak adat atas tanah dipandang sama dengan hak-hak atas tanah menurut Hukum Tertulis negaranya (right equivalent to ownership). Hak-hak adat itu tetap sebagai suatu hak atas pemilikan yang bersifat terbatas, karena tidak bisa dialihkan.

 

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dibentuklah Komisi Nasional tentang Masyarakat Asli (National Commission on Indigenous People - NCIP)   di bawah Kantor Kepresidenan. Komisi inilah kelak yang akan mengeluarkan   Certificate of Ancestral Land Title  (CALT) dan Certificate of Ancestral  Domein Title (CADT). Selanjutnya, di tingkat municipality disusun Ancestral Domain Management Plan (ADMP) untuk mempersiapkan penerbitan sertifikat dimaksud.[15] Pada kasus Cordillera, ADMP itu dipandang sangat penting mengingat kenyataan problematik yang selalu dihadapi adalah adanya kontradiksi-kontradiksi administratif dan geografis. Kontradiksi-kontradiksi dipandang sebagai fokus di dalam melakukan riset partisipatoris untuk mengharmonisasikan struktur pengelolaan adat kebiasaan dengan persyaratan proses pensertipikatan.[16]

 

Riset diarahkan kepada pendekatan Community-Based Natural Resources Management (CBNRM).  Tim  Riset memikirkan 2 (dua) langkah strategi. Langkah pertama, untuk mendapatkan pengakuan pemilikan secara formal di dalam municipality agar mereka dapat diakui sebagai unit-unit perencanaan kunci (key planning units). Langkah kedua, menolong 3 (tiga) komunitas tradisional (ilis), mengidentifikasi isu-isu dan aktivitas-aktivitas untuk dimasukkan di dalam perencanaan pengelolaan mereka.  Di Cordillera,   3 (tiga) tipe masyarakat hukum adat (yang disebut Ili) (traditional communities), itu adalah: Fidelisan (utara), Demang (tengah), Ankileng (selatan). Ketiganya dapat mewakili zona agroekologi Sagada (agro-ecological zones of Sagada). Unit yang lebih kecil dalam suatu ili adalah barangays.  Yang perlu diketahui bahwa sertipikat diberikan kepada municipality.[17] 

 

Marcus Colschester mengatakan bahwa  di Malaysia, (sama dengan Indonesia), penguasaan adat lebih dekat disebut sebagai usufruct[18] right (hanya semacam hak penguasaan/menikmati  atas tanah bersama), bukan sebagai hak atas tanah yang berisi dan memiliki isi kewenangan privat (right equivalent to ownership).[19]  Secara lebih tegas dinyatakan: “In other countries, such as Indonesia and Malaysia, the laws grant what administrators understand to be much more limited usufructory or possessory right, considered to be much weaker than full ownership. Di Peninsular Malaysia, pada kasus pengadilan di Johor, (1997) dengan aboriginal people (orang asli) telah kehilangan penguasaan untuk membuat tanggul, secara efektif menantang interpretasi hukum para administrasi dan menegakkan prinsip hak aborigin sebagai hak-hak okupasi dan penggunaan tradisional yang tidak bisa dipadamkan.[20]   Di Sabah, right of usufruct hanya ditoleransi sebagai tenants- at- will on state land (semacam pinjam pakai di atas tanah negara).[21] Bahkan di Sarawak, upaya untuk mengamankan aset tanah masyarakat asli secara partisipatoris dipandang sebagai perbuatan kriminal.  Undang-undang Surveyor Pertanahan tahun 2001, dilakukan kriminalisasi terhadap pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat (community mapping). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah ilegal, kecuali yang dilakukan oleh surveyor berlisensi (licenced surveyors). Selanjutnya, undang-undang itu juga membatasi: “the boundaries of any land, including state land and any lawfully held under native customary rights.”[22] 

 

Penataan Tanah-tanah Adat Di Provinsi Bali[23]

Pada tahun 1990-an, sesungguhnya meskipun hanya sporadis, telah ada upaya nyata untuk melakukan penataan tanah-tanah adat di Bali. Sebagai contoh, pengaturan mengenai penataan tanah-tanah adat ditemukan juga di Kabupaten Bangli. Bupati KDH Bangli mengeluarkan Keputusan KDH Tingkat II Bupati No. 651 Tahun 1998 tentang Pensertifikatan Tanah-tanah Ayahan Desa (AYDS) Maksimal pada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Pasal 1 Keputusan Bupati tersebut menyatakan  bahwa tanah-tanah Ayahan Desa (Ayds) yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dapat disertifikatkan maksimal menjadi hak guna bangunan atau hak pakai atas nama yang menguasai tanah dimaksud secara turun temurun sejak sebelum 24 September 1960.

 

Selanjutnya Pasal 2 Keputusan Bupati di atas menyatakan bahwa dalam pensertifipakatan tanah dimaksud, di samping diperlukan surat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Desa Adat yang bersangkutan. Kemudian, Pasal 3 Keputusan Bupati itu juga menyatakan bahwa pengalihan tanah Ayds maupun untuk dijaminkan/dipakai untuk tanggungan suatu utang piutang di samping diperlukan surat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diperlukan adanya ijin/persetujuan dari Desa Adat yang bersangkutan. Akhirnya, Pasal 4 Keputusan Bupati tersebut menyatakan bahwa untuk tidak mengaburkan identitas tanah ayahan desa, maka istilah Ayds tetap dicantumkan dalam sertipikat Hak Milik Atas Tanah maupun dalam Surat Permohonan Pendaftaran Tanah (SPPT). Praktik untuk mencantumkan identitas tanah Ayds maupun PkD dalam praktik pensertipikatan tanah desa adat sudah dilaksanakan di Kabupaten Bangli.

 

Karena keinginan untuk melestarikan tanah-tanah adat semakin menguat,  maka Kakanwil BPN Provinsi Bali mengeluarkan Surat No. 27 Januari 1993  No. 630.1.61-227 perihal Pendaftaran Tanah Ayahan Desa (Ayds). Di dalam Surat Kakanwil BPN Provinsi Bali tersebut dinyatakan bahwa karena alasan ketiadaan petunjuk teknis yang tegas, maka pendaftaran tanah-tanah adat ditunda pelaksanaannya.

 

Selanjutnya, pada sejak awal tahun 2000-an semakin intensif upaya untuk mempertahankan eksistensi tanah-tanah adat di Provinsi Bali. Berbagai upaya Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot serta masyarakat untuk menata tanah-tanah adat di Propinsi Bali guna mempertahankan eksistensi sekaligus memberdayakannya bagi kepentingan pembangunan di provinsi tersebut dilakukan baik pada tataran konsep dan tindakan nyata. Pengumpulan dan pengolahan gagasan mengenai penataan tanah-tanah adat ini dilakukan melalui penyelenggaraan:

1.     ‘Rapat Kerja tentang Pelestarian Tanah-tanah Adat di Bali yang diselenggaarakan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2002. Rapat kerja tersebut mengamantkan agar segera dilakukan upaya untuk melestarikan tanah-tanah adat di Propinsi Bali;

2.     Seminar Problematik Tanah Druwe Desa Pakraman dengan topik “Peluang Desa Pakraman Menjadi Subyek Hukum”, tanggal 18 Juni 2004, yang pada intinya menghasilkan pendapat agar Desa Adat (pakraman) boleh sebagai subyek Hak Milik atas tanah adat, sehingga tanah  Pasal II ayat (1)  ketentuan konversi UUPA yang antara lain secara tersurat menyatakan agar hak atas druwe dan hak atas druwe desa dapat dikonversi menjadi Hak Milik yang dipegang oleh Desa Adat atau Desa Pakraman.

 

Tampaknya ‘Rapat Kerja tentang Pelestarian Tanah-tanah Adat di Bali yang diselenggaarakan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2002’ langsung ditindaklanjuti secara konkrit. Hal itu tampak dari berbagai upaya Pemerintah Provinsi yang segera memohon petunjuk penyelesaian kemungkinan Desa Adat (Pakraman) sebagai subyek Hak Milik, yakni:

1.     Surat Gubernur Bali No. 590/1078/B.T.Pem tanggal  25 Februari 2005 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial R.I, perihal mohon Desa Pakraman yang di Bali dapat ditetapkan sebagai Badan Sosial Religius yang dapat memiliki Hak Milik atas Tanah Desanya.[24] Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa mengingat antara Pura dengan Desa Pakraman (Desa Adat) tidak dapat dipisahkan keberadaannya, maka untuk tetap terpeliharanya Pura dengan segala kegiatan upacaranya yang ditangani oleh Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali dapat diberikan status hukum sebagai Badan Hukum Sosial Religius yang dapat memiliki hak atas Tanah Pekarangan Desa, Tanah Ayahan Desa dan Tanah Milik Desa Pakraman (Desa Adat) lainnya. Surat Gubernur ini kemudian direspons oleh:

a.     Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/713/SO tanggal 10 April 2002 perihal Permohonan Atas Penetapan Status Hukum sebagai Badan Sosial Religius pada Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali. Surat Mendagri ini menyatakan bahwa kewenangan atas penetapan status hukum terhadap desa definitif maupun penetapan status hukum sebagai badan atau lembaga adat di Desa merupakan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dengan mempedomani pada Peraturan Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan. Hal itu didasarkan pada Bab XI UU No. 22 Tahun 1999 juncto PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur desa dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

b.     Surat Menteri Sosial Republik Indonesia No. A/A-161/VIII-02/MS tanggal 5 Agustus 2002, perihal Permohonan Desa Pakraman dapat ditetapkan sebagai Badan Sosial Religius yang memiliki Hak Milik atas Tanah Desanya, menyatakan bahwa pemberian rekomendasi pengalihan status hak milik atas tanah yang merupakan kewenangan Menteri Sosial. Rekomendasi hanya dapat diberikan kepada Badan Sosial sekurang-kurangnya telah terdaftar pada Kantor Departemen Sosial/Instansi Sosial setempat, dan mempunyai rencana serta  telah melaksanakan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal itu Menteri Sosial menyarankan agar Gubernur Bali beserta perangkat Desa Pakraman segera membentuk Badan Sosial Keagamaan yang mempunyai status Badan Hukum dengan akta notaris yang pengesahannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri. Selanjutnya, setelah Badan Sosial Keagamaan telah terbentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak Badan Sosial Keagamaan tersebut mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri Agama sebagai persyaratan administrasi yang menerangkan bahwa tanah Desa Pakraman akan digunakan untuk kepentingan ritual keagamaan. Persyaratan rekomendasi dimaksud merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan pengalihan status hak atas tanah.

2.  Surat Gubernur Bali kepada Mendagri, Menteri Sosial, dan Kepala BPN dengan Suratnya No. 590/3551/B.T.Pem tanggal 17 Juni 2002, perihal Mohon Desa Pakraman yang ada di Bali dapat ditetapkan sebagai Badan Sosial Religius yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah Desanya, yang intinya juga tetap seperti surat semula. Surat kedua ini dipandang perlu dibuat kembali oleh karena Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/713/SO tanggal 10 April 2002 perihal Permohonan Atas Penetapan Status Hukum sebagai Badan Sosial Religius pada Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali, menyatakan bahwa kewenangan atas penetapan status hukum terhadap desa definitif maupun penetapan status hukum sebagai badan atau lembaga adat di Desa merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, padahal kenyataannya kewenangan pertanahan masih tetap kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1960 Juncto PP No. 38 Tahun 1963.

 

Sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gubernur, yang dimohon adalah agar  Desa Pakraman yang di Bali dapat ditetapkan sebagai Badan Sosial Religius yang dapat memiliki Hak Milik atas Tanah Desanya. Namun Kakanwil BPN Propinsi Bali menyatakan bahwa agar desa adat dapat ditunjuk sebagai subyek hak atas tanah dengan status hak milik, maka perlu ditentukan terlebih dahulu bahwa tanah-tanah yang dikuasai desa adat tersebut masih ada dalam lingkup tanah ulayat masyarakat hukum adat. Untuk itu, dapat dipedomani Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.[25]

 

Hal yang patut dihargai dari pandangan Kanwil BPN Propinsi Bali di atas adalah pengakuan bahwa Hak Milik atas Tanah Desa Pakraman (yang diusulkan tersebut) berada dalam lingkup tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dalam pada itu, peneliti memandang kiranya usulan yang lebih mendasar adalah agar Desa Pakraman di Provinsi Bali ditetapkan sebagai subyek Hak Pengelolaan Desa Adat.[26] Kalau diperhatikan karakter hukum yang terdapat pada tanah-tanah desa adat di Bali, hak penguasaan atas tanah desa adat itu secara sekaligus memiliki kewenangan publik dan privat. Kewenangan yang seperti ini di dalam Sistem Hukum Tanah Nasional Indonesia lebih mirip dengan Hak Pengelolaan.[27]

 

Menurut penulis, perolehan Hak Pengelolaan Desa Adat tersebut secara hukum telah diperoleh sejak Desa Adat secara nyata memang masih memiliki tanah-tanah adat. Oleh karena itu, perolehannya terjadi karena hukum melalui konversi, dalam hal ini penyesuaian hak adat ke dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. Jika logika hukum seperti itu dapat diterima, maka akan tetap ada dasar hukum bagi terjadinya hak-hak atas tanah lainnya di atas Hak Pengelolaan Desa Adat tersebut, seperti: Hak Druwe Desa dalam arti sempit, Tanah PKD, Tanah Ayahan Desa, dan Tanah Pelaba Pura.

 

Beberapa keuntungan yang diperoleh jika penataan tanah-tanah adat tersebut menggunakan konstruksi hukum Hak Pengelolaan. Pertama, dengan Hak Pengelolaan akan secara jelas diperoleh dasar hukum bagi pemegang hak pengelolaan untuk memberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini, para anggota masyarakat desa pakraman. Penentuan subyek dan jenis hak yang tepat bagi anggota desa pakraman merupakan kewenangan publik dari hak penguasaan atas tanah. Kewenangan semacam itu hanya ada pada Hak Pengelolaan. Kedua, dengan mengintroduksi hak pengelolaan desa adat sebagai hasil konversi  dari tanah-tanah adat berarti secara bertahap telah dilakukan upaya rekayasa (dalam arti positif) penataan tanah-tanah adat ke dalam sistem hukum tanah nasional. Hal itu penting dilakukan jika politik hukum tanah nasional tetap menginginkan unifikasi hukum tanah nasional, tanpa mengorbankan diversifikasi hukum adat di Indonesia. Ketiga, akan lebih dimungkinkan terwujudnya keinginan Pemerintah Provinsi Bali untuk melestarikan tanah-tanah adat Bali. Karena, tanah pengelolaan Desa Adat relatif lebih sukar beralih daripada ‘Tanah Milik Atas Desa Adat’.

 

Sebaliknya, tampaknya kurang begitu selaras dengan Sistem Hukum Tanah Nasional jika Desa Pakraman langsung memohon agar kepadanya diberikan Hak Milik atas tanah-tanah adat di Provinsi Bali. Karena, Desa Adat sebagai lembaga pemerintahan adat yang kiranya lebih tepat dikategorikan sebagai badan hukum publik yang tidak bisa sebagai subyek Hak Milik. Badan hukum yang bersifat publik dalam Hukum Tanah Nasional lebih tepat diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Pakai yang bersifat publik (public rechtelijke). Hal itu tergantung pada rencana penggunaan pemanfaatan tanah-tanah desa adat tersebut. Jika Desa Pakraman hanya menggunakannya sendiri, maka hak yang lebih tepat adalah Hak Pakai. Akan tetapi, jika selain untuk digunakan sendiri oleh Pemerintahan Desa Adat juga akan diberikan kepada pihak lain maka yang diberikan lebih tepat Hak Pengelolaan.

 

Penulis menyimpulkan bahwa isi kewenangan dari tanah desa adat (dalam arti luas) dapat disederhanakan menjadi 2 (dua) kewenangan, yakni: (a) kewenangan privat dari semua anggota masyarakat hukum adat (Desa Pakraman) yakni kewenangan untuk menguasai, mengusahai, bahkan “memiliki” bagian dari tanah desa adat tersebut untuk kepentingan diri dan keluarganya; dan (b) kewenangan publik yang dimiliki oleh desa adat itu sendiri (tentu yang akan diselenggarakan oleh para penyelenggara pemerintahan desa adat/tetua adat). Kedua kewenangan itu setidaknya secara jelas tampak pada: (a) strata/jenis hak yang terdapat pada tanah desa adat di seluruh Provinsi Bali pada umumnya;  (b) pola penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ditemukan di Kabupaten Gianyar; dan (c) pada kenyataan kehidupan hak atas tanah desa adat kuno di Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem. Kewenangan semacam itu dalam Hukum Tanah Adat di Indonesia pada umumnya dapat disebut sebagai Hak Ulayat (prabumian desa). Namun, kenyataannya tanah-tanah ulayat itu pada umumnya telah mengalami proses individualisasi ke dalam hak-hak yang bersifat perorangan, baik kepada anggota masyarakat Desa Pakraman maupun kepada lembaga adat pemangku tugas keagamaan, seperti Pura. Konsekuensinya, hak ulayat semakin mengecil kekuatannya sehingga yang tampak adalah semakin menguatnya hak-hak individual tersebut.

 

Meskipun kenyataannya keberadaan tanah-tanah ulayat itu terus mengalami proses individualisasi, jika hendak melakukan penataan terhadap tanah-tanah adat di Provinsi Bali seyogianya tetap dilakukan secara komprehensif sejak dari tanah ulayat yang bersifat komunal sampai pada tanah-tanah yang bersifat individual. Pada tataran penguasaan yang bersifat komunal, kiranya pemilikan tanah oleh Desa Pakraman dilakukan dengan Hak Pengelolaan Desa Pakraman. Hak Ulayat itu secara hukum diperoleh Desa Pakraman jika dalam kenyataannya tanah ulayat benar-benar masih ada. Tegasnya, Hak Pengelolaan Desa Pakraman itu diperoleh melalui cara konversi. Kiranya konstruksi hukum yang demikian dapat dilakukan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang memberi ruang  bagi masyarakat hukum adat sebagai subyek Hak Pengelolaan. Agar eksistensi tanah-tanah adat di Provinsi Bali tetap terjaga, kiranya dapat dibuat suatu ketentuan agar peralihan tanah-tanah adat yang bersifat individual itu hanya dapat dilakukan di antara anggota masyarakat Desa Pakraman

 

Selanjutnya, penulis menyarankan. Pertama, diperlukan tindakan konkrit untuk mengarahkan proses individualisasi dari tanah-tanah komunal di Provinsi Bali, sehingga akan dipastikan bahwa proses individualisasi tanah komunal tersebut berlangsung terhadap anggota Desa Pakraman, bukan kepada orang lain di luar anggota masyarakat Desa Pakraman. Untuk memastikan bahwa pemilikan secara individual pun tidak beralih orang di luar Desa Pakraman, kiranya dapat ditentukan dalam Perda mengenai penataan tanah adat Bali maupun dalam awig-awig mengenai larangan peralihan tanah adat Desa Pakraman kepada orang luar Desa Pakraman. Kedua, agar politik unifikasi Hukum Tanah secara gradual dapat berlangsung di atas tanah-tanah adat, maka kiranya perlu segera mengintroduksi pendaftaran tanah adat. Dalam pada itu, tindakan yang pertama kali dilakukan adalah mengakui konversi tanah-tanah adat komunal yang jelas-jelas masih ada ke menjadi tanah Hak Pengelolaan Desa Pakraman. Selanjutnya, bagian dari Hak Pengelolaan itu dapat diberikan kepada anggota masyarakat Desa Pakraman, baik perorangan maupun lembaga keagamaan, dalam bentuk hak-hak yang bersifat individual, seperti Hak Milik maupun Hak Pakai. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan dalam bentuk Undang-undang yang mengkonfirmasi bahwa Desa Pakraman dapat sebagai subyek Hak Pengelolaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRIKULUM VITAE

(s/d  5 Juni 2011)

Nama Lengkap                       :  Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP.                                         :  19650805 199203 1 003
Tempat/Tanggal Lahir           :  Simalungun/05 Agustus 1965
Golongan/Pangkat                :  Lektor Kepala/IV/c/Pembina Utama Muda
Alamat                                                :  Kampus Agraria Lama Jl. Kerto No. 1 Mujamuju
                                                   Yogyakarta, Telpon 0274-549879, 081 328 102 123
Email                                      :  sitorusoloan@yahoo.com 
 
A.  Riwayat Pendidikan/Latar Belakang Akademik

     Pendidikan Formal

1.     Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), 1988;

2.     Fakultas Pascasarjana UGM (FPs UGM), 1992;

3.     Program Doktor Ilmu Hukum USU (PPs USU), 2002.

 

    Pendidikan Lain

1.     Kursus Dasar Pertanahan (KDP) II, Bogor, 1993;

2.     Kursus Konsolidasi Tanah, Bogor, 1994;

3.     Studi Banding  mengenai Land Oriented Educational Management  di UNSW (Sydney), QUT (Brisbane), dan RMIT (Melbourne), Australia, 1997;

4.     Short course mengenai Human Resources Development (di bidang pertanahan), CIET (Adelaide) dan RMIT-Business, Australia, 1997;

5.     Studi Banding mengenai Teori Hukum pada Fakultas Hukum, National University of Singapore, Singapura, 2001.

 

B.  Riwayat Pekerjaan/Bidang Kajian yang Digeluti

      Riwayat Pekerjaan

1.    Staf Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumut (1992-1993);

2.    Ketua Jurusan Manajemen Pertanahan STPN (1997-1998;

3.    Pembantu Ketua Bidang Akademik STPN (2003-2007) dan (2007-2011);

4.    Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STPN (2011-sekarang)

     Mengajar dan Penguji, antara lain:

1.    Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (2005-sekarang);

2.    Perbandingan Hukum Tanah, DIV STPN (1996-sekarang)

3.    Metodologi Penelitian, DIV STPN (2000-sekarang);

4.    Hukum Agraria, Program Pascasarjana Ilmu Hukum STIH IBLAM, Cirebon, (2003);

5.    Hukum Agraria, Prog.Magister Kenotariatan (S2),PPs USU, Medan, (2002-sekarang);

6.    Konsolidasi Tanah serta Politik dan Teori Hukum Agraria, Prog. Doktor Ilmu Hukum (S3), PPs-USU, Medan, (2003-sekarang);

7.    Hukum Tata Ruang dan Konsolidasi Tanah, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana (S3)- UNAIR, Surabaya (2006-2008);

8.    Kebijakan Pertanahan, Program Studi Magister Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB,  Bogor, (2006-sekarang);

9.    Perbandingan Hukum Tanah, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, (2008-sekarang);

10. Penguji Eksternal Program S3 Ilmu Hukum UI, Jakarta,  untuk Disertasi mengenai Pengadaan Tanah a/n Lieke Tukgalie (2007- sekarang);

 

C.   Penelitian Yang Dilakukan, antara lain:

1.     Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Propinsi Jawa Tengah, UPPM-STPN, 2000;

2.     Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Pemanfaatan Ruang di Propinsi Bali, UPPM-STPN, 2000;

3.     Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Propinsi Jawa Tengah, UPPM-STPN, 2001;

4.     Penataan Penguasaan Tanah Perkebunan Tembakau Deli, UPPM-STPN, 2002.

5.     Dimensi Pertanahan pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara, UPPM-STPN, 2005;

6.     Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali, UPPM-STPN, 2005;

7.     Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Orang Asing di Provinsi Bali (Suatu Temuan Fakta), 2008;

8.     Ijin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya – Menyoal Justifikasi dan Legalitas (Lanjutan), 2009;

9.     Konsolidasi Tanah sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami di Aceh, 2009.

 

D.   Bidang Minat (informal/otodidak)

    Penulisan Buku:

1.     Penulis utama Buku “Sejumlah Masalah Hukum Agraria (Bagian 1), Penerbit Dasamedia Utama, Jakarta, 1994;

2.     Penulis utama Buku  “Hak atas Tanah dan Kondominium – Suatu Tinjauan Hukum, Penerbit Dasamedia Utama, Jakarta, 1995;

3.     Penulis utama Buku “Pelepasan atau Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah, Penerbit Dasamedia Utama, Jakarta, 1995;

4.     Penulis  utama Buku “Konsolidasi Tanah Perkotaan – Suatu Tinjauan Hukum, Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia (MKTI), Yogyakarta, 1996;

5.     Penulis utama Buku “Kondominium dan Permasalahannya”, MKTI, Yogyakarta, 1998;

6.     Penulis Buku “Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah”, MKTI, Yogyakarta, 2004;

7.     Penulis utama Buku “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004;

8.     Membangun Teori Hukum Indonesia, 2005, Penerbit MKTI-Yogyakarta.

9.     Penulis utama Buku “Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Penerbit MKTI, Yogyakarta, 2006 (Edisi Revisi);

10.   Penulis Buku ‘Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia’, Penerbit MKTI, Yogyakarta, 2006;

11.   Hukum Agraria Di Indonesia – Konsep Dasar dan Implementasi, Penerbit MKTI, Yogyakarta, 2006.

12.   Seputar Hak Pengelolaan, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2011 (bersama Prof. Arie Hutagalung)

 

     Presentasi Makalah, antara lain:

1.     Penulis additional paper “Legal Structuring of Land Consolidation in Indonesia”, pada The 10th International Seminar on Land Readjustment and Urban Development Proceedings,  publikasi Seminar Internasional mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan yang diselenggarakan atas kerjasama BPN, Ministry of Construction-Japan, JICA, dan JUDRA, di Bali, 2000;

2.     Presentasi Makalah “Aspek Hukum Konsolidasi Tanah dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan”, pada “Diskusi Terfokus Konsolidasi Tanah dalam Penatang Ruang Kawasan Perkotaan”, BAPPENAS, Jakarta, 2001;

3.      Presentasi Makalah “Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi, Dan Daerah di Bidang Pertanahan”, pada Diskusi Terbatas “Pengembangan Kebijakan Pertanahan dalam Era Desentralisasi dan Peningkatan Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat”, BAPPENAS, 2002;

4.     Presentasi Makalah “Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia”, pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Universitas Nusa Bangsa, Hotel Century Park, Jakarta, tanggal 7 Desember 2004.

5.     Presentasi Makalah “Legal Aspect of Urban Land Consolidation in Indonesia”, pada  International Seminar on Urban Planning and Land Readjustment for Sustainable Urban Development, diselenggarakan United Nations Center on Regional Development dan Pemkab Sleman Yogyakarta, 09 March 2005.

6.     Presentasi Makalah “Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah dalam Amandemen UUPA”, pada Semiloka Nasional “Penyempurnaan Undang-undang No. 5 Tahun 1960”, Diselenggarakan atas kerjasama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hotel Sahid, Yogyakarta, 24 Maret 2006;

7.     Presentasi Makalah “Reforma Agraria di Indonesia (Konsep Dasar dan Implementasi), Dipresentasikan pada Workshop  ”Permasalahan Tanah di Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008”, pada tanggal 3 Desember 2008, di Hotel Inna, Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

8.     Presentasi Makalah ”Prinsip Dasar Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Bagi Pembangunan Rumah Susun”, Dipresentasikan pada ”Workshop dalam rangka Konsolidasi Tanah Vertikal Tahun Anggaran 2008”,  pada tanggal 18 Desember 2008, di Hotel Golden Boutique, Jakarta.

 

Penulisan Karya Ilmiah pada Jurnal, antara lain:

1.    Penulis “Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Indonesia”, pada BHUMI Jurnal Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi No. 7 Tahun 3, Desember 2003, ISSN 1412-730X;

2.    Penulis Utama “Dimensi Pertanahan pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara”, pada BHUMI Jurnal Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi No. 12 Tahun 5, Juni 2005, ISSN 1412-730X;

3.    Penulis utama “Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali”, pada BHUMI Jurnal Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Edisi No. 13 Tahun 5, Desember 2005, ISSN 1412-730X;

4.    “Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indonesia”, pada ARENA HUKUM, Majalah Penelitian dan Pengembangan Hukum, Penerbit Fak. Hukum Universitas Brawijaya, Edisi No. 19, Tahun 6, November 2003, ISSN 20126-0235, Terakreditasi;

5.    “Aspek Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan di Indonesia”, pada MIMBAR HUKUM Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Edisi Volume 18, No. 1, Februari 2006, ISSN 0852-100X, Terakreditasi;

6.    Penulis Utama “Aspek Hukum Tanah Negara Bekas Hak Guna Usaha Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara”, pada BHUMI, Edisi No. 24 Tahun 8, Desember 2008.

 

 

Yogyakarta,  5 Juni  2011

 

 Oloan Sitorus



       *) Tulisan ini adalah penyempurnaan  makalah penulis yang dipresentasikan pada Seminar Nasional ”Politik Hukum Pertanahan dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat”, pada Kampus Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah, Denpasar, Jumat, 27 April 2012.

     **) Dosen dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM STPN), Yogyakarta. Juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap pada Program Magister Kenotariatan USU, Program Doktor Ilmu Hukum USU Medan, Program Magister Bisnis IPB, Bogor, dan Penguji Eksternal Program Doktor Ilmu Hukum UI, Jakarta.

 

        [1] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia, Penerbit Tjakrawala, Djakarta, 1952, hlm. 103-104.

        [2]  Tanah Negara bebas berarti Negara bebas memberikan tanah tersebut kepada pihak lain. Tanah Negara tidak bebas berarti di atas tanah tersebut Negara tidak bebas memberikan kepada pihak lain karena tanah tersebut ada yang mendudukinya.

        [3] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya – Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi Cetakan Kesepuluh, 2005, hlm. 46.

       [4] Ibid hlm 35.

         [5] Perhatikan Hendry Campbell Black,  op. cit., hlm 1429, yang menjelaskan bahwa substantive law adalah “that part of  law which creates, defines, and regulates rights.

         [6] Pasal 3 UUPA menyatakan: ”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”  Jelas kiranya bahwa Pasal 3 UUPA hanya mengatur hak ulayat yang jelas-jelas masih ada. Inilah yang disebut ’hak sebagai hubungan hukum konkrit’.

       [7] Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan, (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 201-202.

       [8] Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, 1999, op. cit., hlm 193.

       [9] Kata ‘menegaskan’ segaja digunakan untuk menandaskan sikap penulis bahwa hukum materiel dari Hak Ulayat adalah Hukum Adat. Jadi, tidak serta merta ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tersebut.

        5. Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999.

       [11] Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: penulis) di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

a.    pemberian ijin lokasi;

b.    penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;

c.    penyelesaian sengketa tanah garapan;

d.    penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

e.    penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;

f.     penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

g.    pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;

h.    pemberian ijin membuka tanah;

i.     perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

       [12] Pengertian politik hukum tanah dalam tulisan ini berpangkal pada pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh M. Solly Lubis, Serba serbi Politik dan Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 100, yang menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang sebenarnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengetahui hal-hal/segi-segi hukum yang ditentukan dalam politik hukum, dapat dilihat pada rumusan Padmo Wahyono, Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Penerbitan Bersama Firma Wijaya dan Yayasan Tritura ’66, Jakarta, 1989, hlm. 36, yang  menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Ditegaskan pula olehnya bahwa politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa masalah politik hukum adalah juga masalah derivasi nilai.

      [13] Badan Pembinaan Hukum Nasional,  Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Penerbit BPHN-Depkeh, 1995, hlm. 30-32.

       [14]  Raja Devasish Roy, Traditional Customary Laws and Indigenoues Peoples in Asia, Penerbit Minority Rights Group International, 2005, hlm. 6

       [15] Ibid, hlm. 16.

       [16] Lorelei C. Mendoza,dkk,  Harmonizing Ancestral Domain with Local Governance in the Cordillera of the Northern Philippines,  2008, hlm. 1.   

       [17] Ibid, hlm. 3, 8, 9. 

       [18] Perhatikan Henry Campbell Black,  Black’s Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Penerbit St. Paul, Minn, West Publishing Co., 1990,  hlm. 1544, menyatakan usufrucht dalam Hukum Perdata (civil law)adalah: “….., a real right of limited duration on the property of another. The features of the right vary with the nature of the things subject to it as consumables or nonconsumable. Civ. Code La. Art 535. The right of using and enjoying and receiving the profits of property that belongs to another, and a “usufructuary” is a person who has the usufruct or right of enjoying anything in which he has no property interest.  

       [19] Marcus Colschester, Indigenous People and Communal Tenures in Asia, http://www.fao.org/docrep,  14 Mei 2008, hlm. 1, 2. 

      [20] Ibid, hlm. 7

      [21] Ibid.

      [22] Ibid, hlm. 8.

        [23] Uraian ini pada intinya merupakan hasil  penelitian Oloan Sitorus, dkk, Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali, Laporan Penelitian Dosen STPN, Yogyakarta, 2005.

     

[24] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali No. 593/847/DPRD tanggal 2 Juli 2002 kepada Mendagri dan Menteri Sosial RI yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi Bali sangat mendukung Surat Gubernur Provinsi Bali tertanggal 22 Februari 2002 No. 590/1078/B.T.  DPRD Propinsi Bali di dalam suratnya tersebut menyatakan sangat mendukung kebijaksanaan Gubernur Bali agar Desa Pakraman ditetapkan sebagai   Badan Hukum Sosial Religius yang dapat memiliki hak milik atas tanah desanya, dengan dasar pertimbangan:

a.    untuk mendukung Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata internasional perlu menjaga kelesatarian Adat/Budaya Bali sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata;

b.    Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap stabilitas keberhasilan pembangunan termasuk pariwisata budaya yang sangat erat kaitannya dengan Pura Tri Kahyangan, sehingga perlu dipelihara dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat adat/Desa Pakraman;

c.    Untuk terpeliharanya pura dengan segala kegiatan upacaranya yang ditangani oleh Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali, perlu menetapkan status hukumnya menjadi Badan Hukum Sosial Religius yang dapat memiliki Hak Atas Tanah Pekarangan Desa, Tanah Ayahan Desa dan Tanah Milik Desa Pakraman (Desa Adat) lainnya. DPRD Kabupaten Gianyar pun memberi dukungan terhadap Surat Gubernur Bali No. 590/1078/B.T. Pem tanggal 25 Februari 2002. Surat DPRD Kabupaten Gianyar tersebut menyatakan bahwa antara Pura  dengan Desa Pakraman (Desa Adat) tidak dapat dipisahkan keberadaannya, sehingga untuk tetap terpeliharanya pura dengan segala kegiatan upacaranya yang ditangani oleh Desa Pakraman (Desa Adat) di Bali dapat diberikan Status Hukum sebagai Badan Hukum Sosial Religius yang dapat memiliki hak atas Tanah Pekarangan Desa, Tanah Ayahan Desa dan Tanah Milik Desa Pakraman (Desa Adat) lainnya.

[25] Kanwil BPN Propinsi Bali,  Problematika Pemberian Strata/Jenis Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Desa Pakraman di Bali (Suatu Konsep Pemecahan Permasalahan dalam Undang-undang Pokok Agraria), Makalah Disampaikan dalam rangka Seminar “Peluang Desa Pakraman Menjadi Subyek Hukum”, tanggal 18 Juni 2004,  hlm. 12.

 

[26] Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa  Hak Menguasai dari Negara (HMN) dapat dikuasakan kepada kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

 

[27]  Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan merumuskan bahwa Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.